Suaramorut, Jakarta – Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis J. Hehi, MARS mewakili Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menghadiri Rapat dengan Panitia Kerja Jaminan Kesehatan Nasional di Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, rabu sore (7/4).
Dalam rapat tersebut, Delis yang pernah jadi Anggota DPD RI periode 2014-2019 itu menyampaikan permasalahan pelayanan kesehatan di daerah-daerah.
Ada tiga hal menjadi perhatian yang disampaikan Delis, yakni pertama, akses dan sarana prasarana di tengah ruang fiskal pemerintah daerah yang terbatas, karena banyak daerah dengan belanja pegawai yang sudah sangat besar butuh intervensi dari pemerintah pusat.
Kedua, banyak daerah yang tidak diminati oleh tenaga kesehatan, khususnya para dokter. Maka Kementerian Kesehatan dengan regulasi dan dengan programnya bisa mengintervensi, baik lewat program internsip atau lewat Pegawai Tidak Tetap atau mekanisme yang lainnya.
Ketiga, akses pendanaan. Menurut Delis, perlu kolaborasi oleh semua pemangku kepentingan dan lembaga, pemerintah daerah harus berani kreatif dan kolaboratif jika ingin keluar dari permasalahan khususnya di bidang kesehatan.
Selanjutnya, dalam hal pemutahiran data peserta BPJS Kesehatan, sering menjadi problematika di daerah adalah proses mutasi. Bagaimana update data yang akurat secara berkelanjutan, sehingga proses mutasi ini betul-betul bisa tercover dan diketahui oleh pemerintah daerah, sehingga tidak terjadi kasus tidak bisa cover berobatnya masyarakat.
Dalam hal terjadinya PHK pekerja, perlu update data dari pemberi kerja ke pemerintah daerah sehingga Pemda bisa mengcover, karena Pemda berkewajiban untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebagai bagian daripada komitmen pemerintah daerah untuk memastikan warganya bisa mengakses pelayanan kesehatan.
Karena itu update informasi ini sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik dan jaminan yang terbaik bagi masyarakat di daerah dan juga menjadi bagian daripada masyarakat Indonesia.
Terakhir, Bupati Delis memberikan masukan bagaimana mengatasi ketidaksinkronan data dan menghambat masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan. Solusi terbaik adalah mendorong pemerintahan daerah untuk Universal Health Coverage (UHC), seperti yang Pemda Morowali Utara lakukan yakni sepanjang Warga Kabupaten Morowali Utara memiliki KTP Morowali Utara maka akan tercover secara otomatis melalui program Morut sehat.
Pemda Morut sendiri telah melakukan MoU dengan BPJS Kesehatan dimana premi tertunggak dengan alasan mutasi data, menunggak bagi peserta mandiri, atau terdampak PHK maka dapat langsung dialihkan ke program Morut Sehat dalam waktu singkat. (MCDD/Pi)
