Suaramorut.com-Morowali Utara, Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS mengundang pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Morut setelah beredarnya keluhan Yusri Ibrahim yang merupakan salah satu tokoh masyarakat Morut terkait penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Bertempat di Ruang Kerja Bupati pada Kamis, (5/3/2026), Bupati Delis yang didampingi oleh Sekda Morut Ir. Musda Guntur, MM dan Inspektur Inspektorat Morut Romel Tungka, S.Pt mendengarkan langsung penjelasan dari pihak Dinas PUPR Morut yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Dinas PUPR Morut Alamsyah, ST., MT., Kepala Bidang Cipta Karya Fahrudin Lalu, ST., serta sejumlah petugas teknis lapangan.
Pada penjelasannya, Fahrudin selaku Kabid Cipta Karya mengatakan bahwa timnya telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku yakni berdasarkan PP No. 16 tahun 2021.
Dirinya mengungkapkan bahwa penerbitan PBG belum dapat dilakukan karena berdasarkan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi bangunan, gambar bangunan dan perhitungan struktur bangunan. Sehingga rawan terjadinya kegagalan struktur bahkan keruntuhan bangunan.
“Dinas PUPR Morut punya tanggung jawab hukum jika terjadi kegagalan struktur. Bahkan jika ada korban jiwa maka Dinas PUPR dan dinas terkait lainnya yang memberikan izin akan menjadi tersangka” ungkap Fahrudin.
Terkait biaya yang telah dikeluarkan oleh Yusri Ibrahim dirinya menjelaskan bahwa biaya tersebut merupakan biaya penyiapan dokumen dari pemohon yang telah disepakati bersama pihak ketiga atau konsultan. Pihak Dinas PUPR Morut tidak menerima sepeserpun dari biaya tersebut.
“Tim PBG sangat berhati-hati memberikan rekomendasi kelaikan fungsi. Karena selain dihuni oleh pemohon sebagian lantai bangunan digunakan sebagai usaha penginapan”, jelas Kabid Cipta Karya kepada Bupati.
Mewakili dinas PUPR Morut, Fahrudin beserta tim PBG juga menyampaikan maaf kepada seluruh pihak jika ada kekurangan dalam memberikan pelayanan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan adanya klarifikasi, dirinya berharap apa yang telah beredar luas ditengah masyarakat tidak disalah artikan secara negatif. Hal ini juga akan menjadi motivasi bagi dinas PUPR Morut memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. (Kominfo/Pi)
